Gianyar // FAKTA88.CO.ID // Bali Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menggelar pertemuan kerja yang intensif dengan pimpinan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Persero pada hari Jumat (5 Desember 2025) di kawasan Gianyar, Bali. Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari kedua lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada satu topik, melainkan menutupi berbagai aspek penting yang menjadi tanggung jawab PELNI, antara lain Persiapan Operasional Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Evaluasi Kinerja Operasional PT PELNI di Wilayah Bali selama setahun terakhir, serta yang paling menonjol adalah Progress Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 dan 2025 beserta implikasinya terhadap pengembangan armada kapal.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan PT PELNI memaparkan secara rinci langkah-langkah yang telah diambil untuk menyiapkan angkutan Nataru, yang merupakan periode puncak aktivitas transportasi laut di seluruh Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa berbagai upaya seperti pengecekan kondisi kapal, penambahan jadwal rute, dan peningkatan layanan penumpang sedang dilakukan agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan tepat waktu. Selain itu, laporan kinerja di wilayah Bali menunjukkan pertumbuhan jumlah penumpang sebesar 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di rute-rute yang menghubungkan Bali dengan pulau-pulau tetangga seperti Lombok, Sumbawa, dan Flores.
Namun, pembahasan yang paling menimbulkan perhatian dan diskusi hangat adalah mengenai progres PMN tahun 2024 dan 2025. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, secara tegas menyoroti poin ini dan mengingatkan bahwa pada tanggal 15 September 2025, dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga legislatif tersebut telah menerima penjelasan dan secara resmi menyetujui pemberian PMN kepada PT PELNI Persero sebesar 2,5 triliun rupiah. Dana tersebut ditujukan khusus untuk pengadaan 3 (tiga) unit kapal baru tipe "brand new" yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan angkutan laut nasional.
“Komisi VI sudah setujui waktu itu di September 2025, waktu RDP bahwa kita setuju menyatakan menerima penjelasan dan menyetujui penyertaan modal 2,5 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembelian tiga kapal baru,” ungkap Rizal Bawazier dengan nada yang tegas. Ia kemudian mempertanyakan dengan nada khawatir terkait realisasi pengadaan kapal tersebut, mengingat bahwa saat ini sudah memasuki akhir bulan Desember 2025 namun belum ada tanda-tanda bahwa pembelian kapal telah dimulai. “Kenapa kok sudah disetujui tetapi tidak bisa dicairkan? Atau apakah ada hambatan yang belum disampaikan kepada Komisi VI?” tanyanya yang langsung mendapatkan perhatian dari seluruh hadirin.
Untuk diketahui, total anggaran yang dibutuhkan PT PELNI untuk membeli tiga unit kapal baru tersebut mencapai 4,5 triliun rupiah. Dana tersebut bersumber dari tiga bagian, yaitu PMN tahun 2024 sebesar 1,5 triliun rupiah, PMN tahun 2025 sebesar 2,5 triliun rupiah, dan sisanya sebesar 500 miliar rupiah berasal dari dana internal PT PELNI Persero sendiri. Pimpinan PELNI yang hadir menyampaikan bahwa terdapat beberapa proses administrasi dan teknis yang sedang berjalan, seperti penentuan spesifikasi kapal, seleksi vendor yang memenuhi syarat, dan negosiasi harga yang optimal untuk kepentingan negara. Namun, mereka tidak memberikan tenggat waktu pasti kapan proses tersebut akan selesai.
Merespons penjelasan tersebut, Komisi VI DPR RI memberikan arahan yang tegas kepada PT PELNI untuk segera merealisasikan pembelian tiga kapal baru tersebut. Mereka menekankan bahwa pengadaan kapal harus dilakukan secara transparan dan terbuka melalui proses seleksi yang adil untuk memastikan kualitas kapal dan efisiensi penggunaan dana negara. Selain itu, anggota Komisi VI juga menyampaikan bahwa jika sampai batas waktu tertentu pengadaan tersebut masih belum dapat terealisasikan atau terdapat hambatan yang tidak dapat diatasi, hal tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan perhatian dan intervensi lebih lanjut.
“Kita mengharapkan PELNI dapat bekerja lebih cepat dan tanggap dalam hal ini, karena kapal baru ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan angkutan laut masyarakat, terutama di daerah terpencil yang sangat bergantung pada layanan PELNI,” tegas salah satu anggota Komisi VI lainnya. Pertemuan tersebut diakhiri dengan janji dari PELNI untuk memberikan laporan progres secara berkala kepada Komisi VI DPR RI guna memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Social Footer